Jakarta – Selain kurang familiar di telinga pengguna awam, sistem operasi berbasis open source umumnya kurang diminati karena popularitasnya yang masih terbilang tergolong minoritas.
Ada hal lain yang terbilang mengesalkan dan menghambat perkembangan sistem berbasis open source, terutama di institusi pemerintahan. Korupsi, demikian seperti diutarakan Gary Dean sebagai salah satu penggiat Ubuntu di Indonesia.
Berbicara di event tahunan Release Party forum Ubuntu Indonesia bertajuk ‘Membangun Lingkungan Bisnis dengan Ubuntu’ di Gedung BPPT, Jakarta pekan ini, Gary menyebut budaya korupsi yang telah mengakar termasuk faktor utama yang menghambat adaptasi sistem berbasis open source pada institusi pemerintahan.
“Implementasi open source itu umumnya membutuhkan dana yang tidak begitu besar, namun justru hal ini lah yang menjadi penghambat open source kurang diminati oleh banyak instansi pemerintah. Tidak ada insentif langsung seperti yang akan diberikan pembesut proprietary software saat membelinya,” papar Dean.
“Bahkan (kemungkinan) juga ada insentif yang ditujukan untuk beberapa pihak dalam instansi agar mengharamkan penggunaan sistem berbasis open source. Hal semacam inilah yang akhirnya menghambat open source memasuki lahan pemerintahan,” sambungnya.
Meski demikian, menurut Gary, telah banyak usaha yang dilakukan penggiat open source di Indonesia. Mulai dari komunitas hingga para pakar open source, mereka berupaya meningkatkan awareness untuk sistem berbasis open source bagi kalangan awam dan juga industri.
(yud/rns)
Sumber : http://inet.detik.com
